Mahkamah Agung Resmi Tambah Lima Pengadilan Militer Baru untuk Meningkatkan Efektivitas Peradilan Militer

Mahkamah Agung (MA) telah menambah lima satuan kerja baru pengadilan militer untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia. Lima satuan baru peradilan militer ini merupakan hasil dari komitmen MA untuk menghadirkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan organisasi TNI.

Lima satuan baru peradilan militer yang diresmikan itu terdiri atas dua pengadilan militer tingkat tinggi dan tiga pengadilan militer tingkat pertama. Dua pengadilan militer tingkat tinggi adalah Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar. Kemudian tiga pengadilan militer tingkat pertama adalah Pengadilan Militer 1-03 Pekanbaru; Pengadilan Militer V-18 Kendari; dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari. Kehadiran lima pengadilan militer ini bukan sekedar penambahan organisasi, melainkan wujud nyata komitmen MA untuk menghadirkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan organisasi TNI.

Menurut Ketua MA Sunarto, distribusi beban perkara yang merata menjadi kunci dalam menjaga kinerja peradilan. Dengan terbentuknya Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi Makassar, dapat mengurangi beban kerja Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memiliki wilayah hukum yang sangat luas dan beban pekerjaan yang tinggi. Demikian pula dengan pembentukan Pengadilan Militer 1-03 Pekanbaru; Pengadilan Militer V-18 Kendari dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari ditujukan untuk memangkas jarak tempuh bagi prajurit yang memerlukan layanan peradilan, sehingga proses hukum menjadi lebih cepat dan mudah dijangkau.

Terkait sarana-prasarana operasional kelima pengadilan militer baru ini, kata Sunarto, pembangunan gedung permanen akan diproses setelah selesainya mekanisme hibah tanah dari pemerintah daerah. Saat ini operasional pengadilan akan menggunakan gedung sementara melalui skema pinjam pakai atau sewa. Sunarto menekankan keterbatasan fasilitas fisik tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan, profesionalisme dan integritas para aparatur peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Mahkamah Agung juga telah menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung operasional kelima pengadilan tersebut. Baik dari unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, serta kesekretariatan melalui mekanisme promosi dan mutasi yang telah ditetapkan. Sunarto berharap kepada para unsur pengadilan yang akan bertugas di kelima pengadilan militer itu dapat membangun budaya kerja yang baik dan memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Sekretaris MA Sugiyanto juga mengatakan pembentukan lima pengadilan militer baru itu telah mendapatkan izin operasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1838/M.KT.01/2025 tanggal 8 Desember 2025.