3 PR Utama MBG Menanti Gebrakan Bos Baru BGN Sudaryono

Badan Gizi Nasional (BGN) melansir Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berkembang menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah. Program ini memiliki cakupan jutaan penerima manfaat dan skala yang besar. Namun, besarnya skala tersebut membuat kebutuhan akan sistem pengawasan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran menjadi semakin kompleks.

Kehadiran Sudaryono sebagai Kepala BGN diharapkan dapat membawa ekspektasi baru terhadap pelaksanaan MBG. Sejumlah ekonom menilai ada beberapa tantangan atau PR yang harus diselesaikan, bukan lagi memperluas cakupan program, melainkan membenahi tata kelola yang selama ini menjadi sumber berbagai persoalan.

Pertama, menormalkan tata kelola keuangan dan memastikan tidak ada lagi mismatch antara komitmen program dengan kapasitas fiskal dan administrasi. Kedua, membangun ulang rantai pasok MBG agar benar-benar berbasis produksi domestik, yakni petani, peternak, nelayan. Dengan demikian program ini tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan tetapi juga memperkuat rantai pasok dan ekonomi daerah.

Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian ini dinilai memiliki latar belakang yang dapat membantu memperkuat integrasi rantai pasok pangan nasional. Ia diharapkan dapat membangun basis data tunggal penerima manfaat agar penyaluran program lebih akurat. Selain itu, ia juga diharapkan dapat membangun sistem pengendalian program yang lebih baik untuk menghindari kelemahan utama yang sempat muncul di masa lalu.

Dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai bahwa arah baru BGN di bawah Sudaryono seharusnya tidak lagi bertumpu pada perluasan jumlah dapur dan penerima manfaat semata, tetapi pada konsolidasi tata kelola, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran.

Rizal juga menilai bahwa persoalan BGN saat ini bukan sekadar memperbesar skala Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perbaikan gizi. Ia juga menilai bahwa integrasi dengan petani, peternak, nelayan, koperasi hingga UMKM pangan dapat memperkuat sisi produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di daerah.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita juga menilai bahwa arah baru ditentukan oleh keberanian mengoreksi desain kelembagaan dan tata kelola program. Ia menilai bahwa selama ini persoalan MBG tidak hanya terjadi pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada desain kebijakan yang terlalu ambisius, rantai pasok yang lemah, hingga tata kelola anggaran yang belum sepenuhnya akuntabel.

Oleh sebab itu, Ronny menilai perubahan kepemimpinan tidak akan menghasilkan dampak besar bila 3 persoalan mendasar tersebut tidak diperbaiki. Ia menilai bahwa kalau tidak ada perubahan fundamental di tiga hal itu, yakni governance, desain program, dan integrasi hulu-hilir, maka siapapun kepala barunya, arah kebijakannya berpotensi tetap reaktif, bukan strategis.

Dalam kesimpulan, kehadiran Sudaryono sebagai Kepala BGN diharapkan dapat membawa ekspektasi baru terhadap pelaksanaan MBG dan membenahi tata kelola yang selama ini menjadi sumber berbagai persoalan.