Pengelolaan Sarpras Indikator Keberhasilan Sekolah Rakyat, Wamensos Minta Kementerian Sosial Tanggung Jawabkan
Oleh Redaksi Berita Hari
Ringkasan Berita
- •Pengelolaan sarpras Sekolah Rakyat sebagai indikator keberhasilan
- •Delapan arahan dari Wamensos Agus Jabo Priyono
- •Pentingnya pengelolaan BMN untuk meningkatkan efektivitas
Pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat yang merupakan barang milik negara (BMN) disebut menjadi salah satu aspek keberhasilan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana.
Pengelolaan sarpras di Sekolah Rakyat mencakup tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas pendukung strategis lainnya. Agus Jabo mengatakan bahwa seluruh fasilitas tersebut merupakan barang milik negara yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, pengelolaan BMN menjadi bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat kepada negara dan publik.
Dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Agus Jabo memberikan delapan arahan. Pertama, mengajak seluruh satuan kerja di Kemensos agar segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dalam rapat koordinasi dengan menetapkan target waktu. Kedua, percepat penyelesaian seluruh proses distribusi BMN.
Ketiga, mendorong gugus tugas melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh BMN pada masing-masing Sekolah Rakyat untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi di lapangan. Keempat, menyelesaikan seluruh dokumen administrasi BMN, kodefikasi aset, daftar barang, dan inventarisasi barang serta pencatatan pada sistem informasi pengelolaan BMN.
Kelima, meningkatkan kapasitas SDM atau pengelola BMN melalui latihan, bimbingan teknis dan pendampingan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan BMN. Keenam, menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan BMN yang diserahkan ke seluruh Sekolah Rakyat sebagai pedoman dalam proses penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan.
Ketujuh, manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung monitoring pengelolaan BMN secara real time. Terakhir, Agus Jabo meminta kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos agar terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berbasis risiko terhadap pengelolaan BMN.
